Tugas dan SDM Lembaga Pemerintah Non Kementrian BKPM

Lembaga pemerintah non kementrian BKPM merupakan penghubung antara dunia usaha serta pemerintah. BKPM diberikan mandat agar dapat mendorong investasi secara langsung di dunia usaha entah dari dalam atau di luar negeri dengan penciptaan iklim investasi yang cukup kondusif untuk semua pihak.

 

Sasaran dari promosi investasi sendiri bukan hanya untuk meningkatkan jumlah investasi di Indonesia namun untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

 

Mungkin Anda sudah sering mendengar lembaga dari pemerintah non kementrian BKPM, Namun Anda belum mengetahui betul seperti apa tugas dan SDM yang berada di dalamnya.

 

BKPM sendiri memiliki berbagai macam tugas seperti mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal dan meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kemitraan dan yang lainnya, selain itu BKPM ini juga memiliki tugas untuk pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memberi bantuan penyelesaian berbagai macam hambatan serta konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh si penanam modal.

 

BKPM ini juga akan menetapkan norma standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

 

Lantas, bagaimana SDM yang berada di dalam BKPM ini? BKPM sengaja meletakkan pendidikan sebagai sebuah prioritas yang utama sebagai foreign direct investment indonesia, disebabkan sumber daya manusia yang handal dibidang pengetahuan serta berwawasan internasional dapat memberi kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan ekonomi nasional di dalam menyiapkan sumber daya yang profesional.

 

BKPM pun memulainya dari penerimaan pegawai dengan mensyaratkan nilai IPK dan TOEFL yang tinggi untuk pegawai baru di lingkungan mereka, dengan begitu diharapkan para pegawai ini dapat menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan untuk menciptakan terobosan di bidang investasi.

 

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi aparatur lembaga pemerintah non kementrian BKPM serta daerah baik provinsi dan kabupaten, BKPM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penanaman modal.

 

Hal ini diperlukan agar tersedia aparatur penanaman modal yang di tingkat pusat dan daerah terlebih untuk memenuhi kebutuhan di pelayanan terpadu di seluruh Indonesia agar tercipta sebuah standar tentang prosedur pelayanan penanaman modal dengan nasional dan berlaku di seluruh Indonesia.